Role of Notary in Criminal Justice Process
DOI:
https://doi.org/10.32801/.v10i1.198Keywords:
Authentic Deed, Criminal Justice, Notary, Legal Protection, WitnessAbstract
The criminal justice process raises a conflict regarding the role of a Notary, who is a public official responsible for creating authentic deeds and is bound by confidentiality, yet is required to testify about the deeds they have made. This study examines the role of the Notary as a witness in criminal cases involving deeds they have created and the legal protection provided to Notaries when giving testimony. The research uses an empirical juridical approach, collecting primary data through field interviews and document studies. The findings reveal that the Notary’s role as a witness in criminal proceedings is crucial for investigations. Notaries summoned for investigation must first obtain approval from the Notary Honorary Council of the Region (MKNW) and provide information, both orally and in writing, at the trial. Notaries are called to participate in the examination of criminal cases in their capacity as public officials who create authentic deeds, and their testimony is essential regarding what they have seen, heard, and the supporting evidence in the creation of the authentic deed involved in the criminal case. The study also highlights the legal protection for Notaries as witnesses, including the requirement to obtain approval from the Notary Honorary Council of the Region (MKNW) through a written request with justifications. Furthermore, Notaries are protected under the rights and obligations outlined in Article 1909 paragraph (3) of the Civil Code and Article 322 of the Penal Code. This research contributes to a deeper understanding of the specific role of Notaries within the criminal justice system, an area that has been underexplored in existing literature, particularly in comparison to their role in civil matters. The study provides valuable insights into the legal challenges and protections faced by Notaries when testifying in criminal proceedings.
References
Adjie, Habib, and Sri Agustini. “Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasian Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2).” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 6, no. 1 (2022).
Alfiansyah, Anang. “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik.” Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan 1, no. 1 (2019): 1–17.
Aman. “Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan.” Recital Review 1, no. 2 (2019).
Arliman S., Laurensius. Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori Dan Praktek). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
Donald, Henry Lbn Toruan. “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 435. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.435-458.
Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Depok: Prenada Media, 2018.
Febrianty, Yenny. Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia. Cirebon: Green Publisher Indonesia, 2023.
Fransiska, Ling. “Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 2377K/PDT/2016).” Indonesian Notary 3, no. 2 (2021).
Gotama, Andri, Ramon Nofrial, Fadlan, Soerya Respationo, and Erniyanti Erniyanti. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik (Studi Penelitian Di Kota Batam).” Unes Law Review 6, no. 1 (2023).
Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Kie, Tan Thong. Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2017.
Kusuma, I Made Hendra. Problematik Notaris Dalam Praktik. Bandung: Alumni, 2021.
Larasati, Rindiana. Dinamika Sistem Pengawasan Notaris Di Indonesia. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023.
Moechthar, Oemar. Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris Dan PPAT. Jakarta: Kencana, 2024.
Mulyana, Dedy, Rika Kurniasari Abdulghani, and Aulia Febrianti. “Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Akta Otentik.” Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 6, no. 1 (2022).
Nugraha, Moeh Angga. “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana.” Jurnal Officium Notarium 1, no. 2 (2021): 403–13. https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art20.
Prasstumi, Dian Ayunita. “Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan.” Jurnal Education and Development 10, no. 2 (2022): 211–16. https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3586.
———. “Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan.” Jurnal Education and Development 10, no. 2 (2022).
Putri, Adelsa Enggie Fawzia Novaditiya, and Suryawan Raharjo. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Menjalankan Profesinya Berindikasi Melawan Hukum Pidana (Studi Pada Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Btl).” Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum 5, no. 1 (2023).
Putri, Khairunnisa Riani, and Mella Ismelina Farma Rahayu. “Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT. G/2012/PN. PL).” Jurnal Sosial Dan Teknologi 3, no. 6 (2023): 513–29.
Sembiring, Leonta Revormen, Jelly Nasseri, and Irhamsah. “Tanggung Jawab Notaris Atas Ketidaksesuaian Salinan Akta Dengan Minuta Akta Dalam Akta Autentik.” Jurnal Kritis Studi Hukum 9, no. 8 (2024).
Septio, Dekky, Sri Ismawati, and Agus. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta Dalam Proses Pemeriksaan Di Tahap Penyidikan.” Tanjungpura Acta Borneo Journal 1, no. 2 (2023).
Siahaan, Ade Yuliani, and Aida Nur Hasanah. “Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan.” Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah 11, no. 1 (2023): 23–37. http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16650.
Sriwati. “Problematika Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Penegakan Hukum Pidana.” Jurnal Reformasi Hukum 26, no. 1 (2022): 59–78.
Sumampow, Ammanda Michelle, and Mella Ismelina. “Batasan Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Rangka Menjaga Kerahasiaan Akta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Jurnal Hukum Adigama 4, no. 1 (2021).
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Syafyandra, Adimansar, and Bahmid Panjaitan. “Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Izin Pemeriksaan Notaris Terhadap Pemanggilan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri.” Jurnal Media Akademik 2, no. 5 (2024).
Taliwongso, Candella Angela Anatea. “Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn).” Lex Administratum 10, no. 2 (2022).
Tarmizi. Kode Etik Profesi Tentang Hukum Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera Dan Juru Sita, Arbiter Dan Mediator, Dan Intelijen Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Tedjosaputro, Liliana. Keadilan Dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris Dalam Kehidupan. Semarang: Butterfly Mamoli Press, 2021.
Tobing, G. H. S. Lumban. Pengaturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1991.
WiraUtama. S, Leonardo, and Siti Hajati Hoesin. “Saksi Di Muka Pengadilan : Bagaimana Kedudukan Akta Dan Peran Notaris ?” Jurnal Kertha Semaya 10, no. 6 (2022).
Zhahara, Sekarressie Pathria, Budi Santoso, and Paramita Prananingtyas. “Pelaksanaan Penyidikan Oleh Lembaga Kepolisian Terkait Akta Yang Dibuat Notaris Di Kota Semarang.” Notarius 13, no. 2 (2020): 906–19. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31306.
Section Policies
