Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit

Novitasari Novitasari, Tata Wijayanta

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan mengkaji permasalahan
independensi Kurator dalam melaksanakan tugas membereskan harta pailit terhadap
munculnya gugatan dari debitor pailit, (2) mengetahui dan mengkaji tolok ukur menentukan
independensi Kurator dalam melaksanakan tugasnya membereskan dan mengurus harta
pailit serta, dan (3) perlidungan hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugasnya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan dalam
penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan alat pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui
metode dokumentasi dengan alat studi dokumentasi dan analisis data dilakukan secara
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa gugatan terhadap Kurator yang dilakukan
oleh debitor maupun kreditor pada dasarnya dari beberapa kasus yang dialami Kurator,
hanya bertujuan untuk menghambat proses pemberesan harta pailit, akibatnya biaya
kepailitan membengkak, terutama dalam hal biaya pengamanan aset yang harus ditanggung
Kurator dan waktu untuk membereskan menjadi lebih lama, kemudian tidak ada ketentuan
mengenai tolok ukur/parameter independensi Kurator, sehingga sulit mengidentifikasi
Kurator independen atau tidak dalam melaksanakan tugasnya, dan Undang Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak
memberikan secara tertulis mengenai perlidungan hukum terhadap profesi Kurator dalam
melaksanakan tugasnya. Kesimpulan penelitian adalah: (1) independensi Kurator bukan
penyebab utama munculnya gugatan oleh debitor maupun kreditor, (2) independensi Kurator
sulit diindentifikasi, dan (3) perlindungan hukum terhadap Kurator telah diatur dalam UUD
1945 dan kode etik AKPI sebagai salah satu organisasi Kurator. Berdasarkan kesimpulan
tersebut, maka disarankan: (1) perlu diatur ketentuan mengenai sanksi dari munculnya
gugatan yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor terhadap Kurator yang bertujuan
menghambat proses pemberesan; (2) perlu diatur ketentuan mengenai tolok ukur/parameter
independensi Kurator; dan (3) tidak perlu dibuatkan aturan khusus mengenai perlidungan
hukum terhadap profesi Kurator.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.32801/lamlaj.v1i2.19

DOI (PDF): https://doi.org/10.32801/lamlaj.v1i2.19.g18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Lambung Mangkurat Law Journal has been indexed by:

               

 

Member Of 

Plagiarism Detection by

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

<img