Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan

Tarya Sonjaya, Budi Heryanto, Aji Mulyana, M. Rendi Aridhayandi

Abstract


Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan perlu penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan secara nasional dan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum tersebut dalam masyarakat dan apa hambatan yang terjadi dalam upaya penegakan hukum pidana lingkungan ini, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan masukan dan kritikan kepada pemangku kebijakan dalam menjalankan penegakan hukum lingkungan ini. Metodenya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa hukum lingkungan secara nasional, dan hukum lingkungan internasional belum dapat berjalan secara maksimal dalam upaya penegakan hukumnya karena tidak ada sinergi yang baik dan itu dapat dilihat dari ketidakselarasan pemangku kebijakan dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Faktor hambatan dalam menjalankan upaya penegakan hukum pidana terbagi menjadi 4 (empat) faktor yang belum dapat bersinergi dengan baik dalam upaya penegakan hukum pidana di bidang lingkungan

 


Keywords


Kebijakan; Lingkungan Hidup; Pembangunan; Penegakan Hukum Pidana; Criminal Law Enforcement; Development; Living environment; Policy.

Full Text:

PDF

References


Buku

Akib, Muhammad. Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ali, Achmad. Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab, Dan Solusinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Bagus, Ida. Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Charis, Abdul and Absori. “Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kawasan Industri Berbasis Peningkatan Sustainable Development Di Kota Semarang.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. http://eprints.ums.ac.id/57582/.

Erwin, Muhammad. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.

Machmud, Syahrul. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Sugandhy, Aca. Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Sunarso, Siswanto. Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Jurnal

Araya, Yulanto. “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional.” Jurnal Legislasi Indonesia 10, no. 1 (2013): 10.

Candrakirana, Rosita. “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta.” Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. 3 (2015): 60. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8690/7778

Dewi, Dyah Adriantini Sintha. “Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 1, no. 1 (2012): 1–19. https://media.neliti.com/media/publications/23268-ID-konsep-pengelolaan-lingkungan-hidup-menuju-kemakmuran-masyarakat.pdf.

Helmi. “Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Environmental Law in The Welfare State Law Making for Sustainable Development).” Inovatif Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 5 (2011): 93–103.

Kim, So Woong. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.” Dinamika Hukum 13, no. 3 (2013): 415–427. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/247/238

Luthan, Salman. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, no. 1 (2009): 1–17. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1.

Mina, Risno. “Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup.” Arena Hukum 9, no. 2 (2016): 149–165. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1.

Nisa, Anika Ni’matun and Suharno. “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia).” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2020): 294–312. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/92

Satmaidi, Edra. “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.” Jurnal Konstitusi 4, no. 1 (2011): 69–81. https://media.neliti.com/media/publications/229160-politik-hukum-pengelolaan-lingkungan-hid-3247c10d.pdf.

Sutrisno. “Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, no. 3 (2011): 444–64. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art8.

Wahid, Muhammad Yunus. “Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan.” Jurnal Ilmiah Hukum “ISHLAH” 13, no. 2 (2011): 1–23.




DOI: https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Lambung Mangkurat Law Journal has been indexed by:

               

 

Member Of 

Plagiarism Detection by

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

<img