Tax Amnesty bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia

Luluk Nurmalita, Indrawati Indrawati

Abstract


Tax Amnesty merupakan program pemerintah Indonesia seharusnya tidak hanya dapat diikuti oleh warganya tetapi juga dapat diikuti oleh Warga Negara Asing (WNA). Demi mencapai tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya disektor pajak, pemerintah juga harus memaksimalkan kedudukan WNA sebagai wajib pajak. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa hukum terkait kedudukan WNA sebagai wajib pajak dan penerapan Tax Amnesty yang dapat dilaksanakan WNA baik sebagai wajib pajak individu maupun yang telah melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia. (WNI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutorye approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan analisa hukum pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa menurut asas-asas hukum pajak, WNA merupakan wajib pajak yang dapat mengikuti Tax Amnesty dan jika WNA yang menikah dengan WNI dan ingin mengikuti pengampunan pajak, maka pernikahannya harus memiliki perjanjian pisah harta.


 


Keywords


Hukum Pajak; Perkawinan Campuran; Perjanjian Pisah Harta; Tax Amnesty

Full Text:

PDF

References


Buku

J Andy Hartanto. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgerlijk Wetbook” dan Undang–Undang Perkawinan. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, and Marthalena Pohan. Hukum Orang dan Keluarga. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Rochmat Soemitro. Asas dan Dasar-Dasar Perpajakan. Cetakan I. Bandung: PT. Eresco, 1990.

Rochmat Szzoemitro. Asas dan Dasar Perpajakan. Cetakan II. Bandung: PT Refika Aditama, 1998.

Suparnyo. Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas. Semarang: Pustaka Magister, 2012.

Jurnal

Anantama, Septiawan, Aislie. “Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia.” Lambung Mangkurat Law Journal 2, no. 1 (2017): 67. https://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/32/pdf_4

Ardani, Mira Novana. “Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Asing di Indonesia.” Jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 13, no. 2 (2017): 208. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16156

Huda, Mokhammad Khoirul and Agus Yudha Hernoko. “Tax Amnesties in Indonesia and Other Countries: Opportunities and Challenges.” Asian Social Science 13, no.7 (2017): 58. http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/67248

Mayburov, Igor A., and Anna P. Kireenko. “Tax reforms and elections in modern Russia.” Journal Of Tax Reform 4, no 1 (2018) : 91. https://journals.urfu.ru/index.php/jtr/article/view/3154

Mulyati, Dewi. “Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing.” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Mataram 5, no 2 (2017): 9. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/460/

Sari, Ramadhani Indah and Dian Anita Nuswantara. “The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance”. Jurnal Dinamika Akuntansi, 9, no 2 (2017): 176-183. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/11991/7455

Titik Setyaningsih and Antin Okfitasari, “Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus di Solo). ” Stiesia: Jurnal Ekonomi dan Keuangan 20, no. 4 (2016): 430. https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/2012/38

Internet

Heriani, Fitri N. “Apakah WNA boleh ikut Tax Amnesty?” Hukum Online.com. Last modified 2016. Accessed July 1, 2020. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57ee4b8fabc87/apakah-wna-boleh-ikut-tax-amnesty-ini-penjelasannya/

Adoe, Andreas. “Pembelian Tanah Suami Istri dan Sengketa Pajak.” Tax Research and Solution for Indonesia (Taxnesia). Last modified 2016. Accessed July 1, 2020. http://www.taxnesia.com/2016/07/05/pembelian-tanah-suami-istri-dan-pajak/

Yudanto, Noor, Andy Johan Prasetyo, Fadhil Nugroho, and Putu Utami Ardarini Sadha. “Survey Nasional Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Tahun 2009.” Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia. Last Modified 2010. Accessed August 1, 2020. https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/lainnya/Pages/SurveiTKAIndonesia_09.aspx

Redaksi DDTCNews. “Tiba-Tiba Sri Mulyani Wacanakan Tax Amnesty Jilid II, Ada Apa?.” DDTC News Trusted Indonesian Tax News Portal. Last modified 2019. Accessed July 11, 2020. www. news.ddtc.co.idhttps://news.ddtc.co.id/tiba-tiba-sri-mulyani-wacanakan-tax-amnesty-jilid-ii-ada-apa-16621

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republi Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan




DOI: https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.160

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Lambung Mangkurat Law Journal has been indexed by:

               

 

Member Of 

Plagiarism Detection by

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

<img