Janji Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata

Abdul Halim Barkatullah, Tavinayati Tavinayati

Abstract


Janji kawin yang diingkari menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi seorang wanita, sehingga ia menggugat si laki-laki untuk memberikan kompensasi dan pemulihan nama baik atas penderitaan bathin yang dideritanya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar gugatan dari janji kawin serta untuk mengetahui  pertimbangan hakim dalam perkara yang menyangkut janji kawin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif  dengan tipe penelitian kekaburan hukum  dengan pendekatan perundang-undangan.  Selain itu digunakan juga pendekatan konsep. Konsep tentang janji kawin, pembatalan perkawinan dan perjanjian perkawinan. Pendekatan kasus digunakan juga dalam penelitian ini karena akan mengkritisi putusan-putusan pengadilan terkait janji kawin. Sifat penelitian adalah preskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan mengingkari janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini merujuk pada  ketentuan Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dasar gugatannya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam  Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam kasus janji kawin  merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat

Keywords


Hukum Perdata; Janji Kawin.

Full Text:

PDF

References


Agustina, Rosa. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: PPS-FH UI.

Badrulzaman, Mariam Darus. 1983. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.

Khairandy, Ridwan. 2004. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: PPS-FH UI.

Fuady, Munir. 2010. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Meliala, S Djaja. 2014. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Bandung: Nuansa Aulia.

Muhammad, Abdul Kadir. 1990. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdul Kadir. 1993. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono. 2000. Perbuatan Melanggar Bukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju.

Simanjuntak, P.N.H. 2015. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana.

Syahrani, Riduan. 2006. Seluk Beluk Hukum Perdata. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/PDT/1984.

Putusan Mahkamah Agug Nomor 935 K/PDT/1998.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/PDT/2011.

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 62/PDT/2017/PT.BJM.

Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 82 PDT G.2014. PN Makasar.




DOI: https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.148

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Lambung Mangkurat Law Journal has been indexed by:

               

 

Member Of 

Plagiarism Detection by

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

<img