Akta Notaril: Keharusan atau Pilihan dalam Peralihan Kekayaan Intelektual

Annalisa Y, Elmadiantini Elmadiantini

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan menganalisis Undang-Undang Kekayaan Intelektual  terkait dengan keharusan menggunakan akta notariil dalam peralihan kekayaan intelektual. Selain itu juga ingin menganalisis alasan filosofis diperlukan akta notariil dalam peralihan kekayaan intelektual. Secara umum peralihan kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan cara pewarisan; hibah; wasiat; dan perjanjian. Peralihan hak dengan cara perjanjian memberikan peluang kepada Notaris untuk melaksanakan perannya dalam membuat akta yang diinginkan oleh para pihak. Sebagai pejabat umum, Notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, tidak terkecuali akta notariil dalam bidang kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua Undang-Undang bidang kekayaan intelektual mengharuskan perjanjian peralihan dibuat berdasarkan akta notariil yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 29 Tahun  2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Alasan filosofi dibuatnya perjanjian peralihan dengan akta notariil adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dalam bentuk tertulis dengan akta notaril. Terkait dengan perjanjian peralihan kekayaan intelektual, Undang-Undang kekayaan intelektual tidak memiliki keseragaman karena tidak semua mengharuskan dengan akta notaril. Kekayaan intelektual merupakan intelektualitas dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk itu ke depan ada keseragaman perjanjian peralihan hak di bidang kekayaan intelektual perlu dibuat dengan akta notariil.


Keywords


akta notariil; peralihan hak; kekayaan intelektual.

Full Text:

PDF

References


Adriana Dwi Harjanti. “Memahami Lebih Jauh Mengenai Fungsi Penjelasan Suatu Peraturan Perundang-Undangan (2015)” 15 Agustus 2018.

Fatmawati, Andhita. 2015. “Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak atas Merek”, Jurnal Hukum, Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media

Murniati, Rilda. 2010. “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual”. Fiat Justisia, 4(3)

Palit, Richard Cisanto. 2015. “Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”. Lex Privatum¸ 3(2)

Panduan HKI. 2008. Membangun Usaha Kecil-Menengah berbasis Pendayagunaan Sistem Hak kekayaan Intelektual, Ditjen HKI, Asian Pasific Economic Coorporation dan IPAustralia. Tangerang: Ditjen HKI

Prajitno, A. A. Andi. 2015. Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara

Purwaningsih, Endang. 2005. Perkembangan hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual dan kajian komparatif paten. Bogor: Ghalia Indonesia

Saidin, OK. 2003. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada Sutedi, Adrian. 2010. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika. Tobing, G.H.S Lumban. 1980. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga Widjaja, Gunawan. 2001. Lisensi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Yudara, N.G. 2006. Pokok-pokok pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta notaris menurut sistem hukum Indonesia. Bandung: Renvoi

Peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tatacara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas

Yang Dilindungi Oleh Pemerintah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)




DOI: http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.87

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.87.g172

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Lambung Mangkurat Law Journal has been indexed by:

               

 

Member Of 

Plagiarism Detection by

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

<img