Implikasi Hukum Program Percepatan Pendaftaran Tanah dalam Kebijakan Reforma Agraria (Program Sertipikat Tanah Sistematis Lengkap)

Erlina Erlina, Nurfitria Atikarani

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dengan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 dan Implikasi sertifikat Hak Atas Tanah dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 Terhadap Kepastian Kempemilikan Tanah tersebut Menurut hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menjelaskan tentang pembuktian hak lama dan hak baru untuk menjadi syarat pendaftaran tanah pertama kali aik untuk pendaftaran tanah secara sporadik maupun secara sistematik. Sementara itu pemerintah membuat suatu program pada tahun 2017 untuk percepatan pendaftaran tanah di Indonesia sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap ,namun Peraturan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997  mengenai pembuktian hak baik yang lama maupun hak baru. Peraturan Menteri ini menggantikan Surat pemilikan tanah sebagai riwayat tanah dengan surat pernyataan yang dibuat sendiri,apaila tanah tersebut bukti pemilikanya hilang atau tidak ada sama sekali. Kedua,  Sertifikat hak atas tanah yang terbit berdasarkan Peraturan Menteri tersebut menimbulkan implikasi positif dan negatif. Implikasi positif berkaitan dengan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap BPN. Implikasi negatif berkaitan dengan produk sertifikat tanah yang dikeluarkan dengan syarat pendaftaran yang tidak lengkap maka akan memperesar kemungkinan terjadinya konflik tanah kedepannya.


Keywords


Reformasi Agraria, Sertifikat, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Full Text:

PDF

References


Bahrul, Amal. 2017. Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Thafa Media Chomzah,Ali Achmad. 2003. Hukum Agraria (pertanahan) Indonesia Jilid 1. Jakarta: Prestasi Pustaka

Kalo, Syafruddin. “Aspek dan Implikasi Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Penertiban Sertipikat Hak-Hak atas Tanah”, dihttp://www.hukumonline.com/berita/ baca/hol19216/aspek-dan-implikasihukum-dalam-pendaftaran-tanah-danpenertiban-sertipikat-hak-hak-atas-tanah, diakses Tanggal 5 Mei 2018

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian, Yogyakarta: Kencana

ND, Mukti Fajar danYulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sinaga, Petrus.”Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah”, dihttps://media. neliti.com/media/publications/164983ID-kepastian-hukum-sertipikat-hak-atastanah.pdf, diakses Tanggal 5 Mei 2018

Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi. 2014. Penelitian (Legal Research). Jakarta: Sinar

Yuliyanti, I., Qamariyanti, Y., Mahyuni. 2018. “Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Terhadap Akta Yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah” Lambung Mangkurat Law Journal, 3(1): 97

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap




DOI: http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.80

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.80.g180

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Lambung Mangkurat Law Journal has been indexed by:

               

 

Member Of 

Plagiarism Detection by

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

<img