Analisis terhadap Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa: Studi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera

Muthia Anggela Mawadhaty Putry, Elwi Danil, Neneng Oktarina

Abstract


 

Abstract

Village enterprise is an enterprise which whole or few part of its capital owned by village, with a direct participation that originated from the wealth of village which being separated in purpose of asset managements, services and many other industries, purely for the sake of villager's prosperity. One of Village Enterprise in Sawahlunto named "Taratak Bancah Sejahtera" which is one (1) of the first three (3) Village Enterprises that Established back in 2016, not only the establishment carved on Village Ordinance, but it is also carved on notarial deed, which is in all legislation, there is no regulation that stated the establishment of Village Enterprise require notarial deed. Regarding all of that matters, the writer concludes problems which are, 1. How is the substantive explanation  of the Taratak Bancah Sejahtera establishment deeds? 2. How the responsibilities of Notary in creating the establishment deeds of Village Enterprise? The methods to complete this project were normative-juridic According to the result of the project, 1) in the explanation of article 87 section (1) government ordinances number  43 year 2014, it was strictly stated that Village Enterprise specifically can't be compared to anything like the regular share based company, limited partnership company, or a cooperative economic enterprises. The Taratak Bancah deeds of Establishment contains constitutional rules of Taratak Bancah Sejahtera enterprise. The legal impact of the deeds of Establishment of Taratak Bancah Sejahtera causes the parties involved in this scenario aren't bonded legally, causes the obscureness of the deeds authenticity so the deeds doesn't have the power to prove anything legally completely, and can be nullified for the sake of law by the judge. 2. Notary doesn't have the authority to create the deeds of Village Enterprise establishment. But, they are privileged to create the unit of company that based on Village Enterprise. The responsibilities of the notary is the responsibility in criminals, privates, and code of ethics.

 

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu BUMDes di Kota Sawah Lunto yaitu BUMDes Taratak Bancah Sejahtera yang merupakan (1) satu  dari (3) tiga BUMDes yang pertama kali berdiri di tahun 2016 selain pendiriannya dengan Peraturan Desa juga dituangkan ke dalam akta notaris, yang mana didalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan pendirian BUMDes dibuat dalam bentuk akta Notaril. Berdasarkan hal tersebut,maka penulis merumuskan permasalahan yaitu 1.  Bagaimana Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa?. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Berdasarkan hasil penelitan 1) Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 43 tahun 2014, dinyatakan secara tegas bahwa BUMDes secara spesisifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, cv atau koperasi. Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera memuat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera. 2) Notaris tidak berwenang membuat akta pendirian BUMDes, namun berwenang membuat unit usaha berbadan bukum BUMDes. Tanggung Jawab Notaris berupa tanggung jawab secara perdata, pidana dan berdasarkan kode etik.

 

 


Keywords


en= Keywords : Establishment Deed, Village Enterprise,Village Enterprise Taratak Bancah, id=Akta Pendirian, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah

Full Text:

PDF

References


A. Buku-buku

Anom Surya Putra. Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif. Jakarta. Kementrian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015

AZ Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen. cet.2. Diapit Media. Jakarta. 2002

CST Kansil dan Christine SY Kansil. Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2009

Ni’matul Huda. Hukum Pemerintahan Desa. Malang. Setara Press. 2015

Soejono Soekanto. Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Jurnal

Busyra Azheri. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fakultas Hukum Universitas Andalas. disampaikan pada Seminar Nasional FISIP UNAND Mei 2017Busyra Azheri. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fakultas Hukum Universitas Andalas. disampaikan pada Seminar Nasional FISIP UNAND Mei 2017

Habib Adjie.Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Sebagai Institusi yang Mengorganisasikan Badan Usaha-Badan Usaha yang Dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul. Yogyakarta Universitas Atma Jaya Yogyakarta. modus vol. 28 (2). 2016

M. Edwin Azhar . Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok. Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA. Semarang

Muhammad Faza Ulinnucha. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kab. Semarang dan Kab. Magelang). Jurnal Dipenegoro Law Review. Volume 5. Nomor 2. Tahun 2016

D. Website

https://shallmanalfarizy.com/peran-notaris-dalam-bumdes/. diakses pada pukul 19.30 WIB. pada tanggal 09 November 2017

http://kemendesa.go.id/view/detil/2331/kerjasama-swasta-mendes-pdtt-pastikan-bumdes-berpayung-hukum, diakses pada tanggal 13 Mei 2018, pada pukul 17.49 WIB.




DOI: http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v3i2.77

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v3i2.77.g164

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Lambung Mangkurat Law Journal has been indexed by:

               

 

Member Of 

Plagiarism Detection by

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

<img